Purbaya Akui Kinerja Penerimaan Pajak Belum Optimal

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11). Dalam rapat tersebut, Purbaya mengakui bahwa kondisi ekonomi Indonesia berada dalam situasi tidak ideal. Purbaya menegaskan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah berfokus pada strategi kontrasiklikal untuk mencegah ekonomi jatuh lebih dalam.

Purbaya menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi menjadi alasan utama mengapa penerimaan pajak berada di bawah target. Menurutnya, memajaki masyarakat dan pengusaha saat mereka sedang menghadapi kesulitan akan memperburuk kondisi.

“Keadaan yang mesti kita lihat, saya bisa saja naikin tarif sana sini sana sini, tapi hasilnya pasti lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kenapa? Waktu ekonomi lagi jatuh” ungkap Purbaya.

Purbaya menambahkan bahwa dalam ilmu kebijakan kontrasiklikal, membebani ekonomi saat sedang jatuh justru akan membuatnya lebih jatuh lagi, sehingga pemerintah harusnya memberikan stimulus besar-besaran. Namun, karena keterbatasan fiskal, pemerintah memilih untuk mengoptimalkan uang yang ada untuk menciptakan perbaikan ekonomi.

Purbaya juga menyoroti bahwa masalah-masalah ekonomi muncul karena pertumbuhan yang lambat di bawah target, yakni hanya sekitar 5%. Angka ini dianggap belum memadai, terutama untuk mendorong sektor manufaktur dan penciptaan lapangan kerja formal yang berkesinambungan.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis yang meliputi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi oleh Kementerian Perekonomian, yang bertugas memonitor penyerapan anggaran pusat dan memastikan iklim investasi membaik.

Selain itu, pemerintah juga berencana membuka pengaduan khusus bagi para pelaku bisnis yang mengalami gangguan di seluruh Indonesia, untuk menangani masalah di lapangan secara kasus per kasus (case by case), sebagai bentuk tindakan de-bottlenecking dan memperbaiki implementasi regulasi.

Dengan perbaikan iklim usaha yang signifikan dalam setahun, target pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 6% pada tahun depan, di mana setelah momentum pertumbuhan tercapai, pemerintah baru akan mempertimbangkan kembali kebijakan penarikan pajak yang sebelumnya tertunda.

Lebih lanjut, ia menyoroti masalah uang transfer ke daerah yang menumpuk hingga sekitar Rp100 triliun per tahun karena ketakutan daerah kekurangan uang di awal tahun. Purbaya berencana membuat sistem yang meyakinkan daerah bahwa transfer dari pusat akan cepat di awal tahun, serta meningkatkan edukasi dan komunikasi agar daerah membelanjakan anggarannya lebih tepat waktu, sehingga dampaknya ke perekonomian lebih signifikan.

Purbaya berharap, dengan sinergi antara kebijakan fiskal yang optimal, perbaikan iklim usaha, dan dukungan moneter, Indonesia dapat tumbuh lebih dari 6,7%, yang merupakan angka yang dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja yang memasuki usia kerja.