Terbaru
Artikel Jurivox
Artikel, tips, dan panduan seputar dunia hukum
Larangan Restorative Justice Pada Perkara Pelecehan Seksual
Perdamaian tidak selalu berarti keadilan, terutama dalam perkara pelecehan seksual. Tulisan ini mengulas mengapa keadilan restoratif dibatasi dalam kasus kekerasan seksual, bagaimana hukum melindungi korban dari tekanan dan perdamaian semu, serta pengecualian bagi pelaku anak. Di balik upaya pemulihan, ada hak korban yang tidak boleh dikorbankan demi kesepakatan.
3 Nov 2026 — Ahmad Anis Najih. Penulis
Mengenal Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Pembahasan ini mengulas hukum persaingan usaha di Indonesia, mulai dari dasar hukum, peran dan kewenangan KPPU, proses penanganan perkara, jenis sanksi, hingga upaya hukum yang tersedia bagi pelaku usaha. Materi ini juga membahas contoh kasus praktik persaingan usaha tidak sehat untuk menunjukkan pentingnya menjaga iklim bisnis yang adil dan melindungi kepentingan konsumen.
20 Okt 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Jangan Asal Tanda Tangan! Cek Klausul Larangan dalam Kontrak Kerja PKWT
Pernahkah kamu menerima tawaran kerja, lalu disodori lembaran dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) alias kontrak kerja karyawan tidak tetap? Waspadai adanya klausul terlarang!
20 Sep 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Perlindungan Hukum Bagi Freelancer di Indonesia
Menjadi seorang freelancer atau pekerja lepas kerap dibayangkan sebagai gaya kerja ideal di era digital saat ini. Namun, bagaimana hukum melindungi pekerja freelancer?
14 Sep 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Masih Percaya Ketiadaan Meterai Membuat Perjanjian Jadi Tidak Sah? Simak Faktanya!
Pernahkah kalian mendengar kalimat, "Jika tidak ada meterai, perjanjian itu tidak berlaku atau tidak sah"? berikut penjelasan lengkapnya
23 Jul 2026 — Latifunnisa. Penulis
Karakteristik Bahasa Hukum Dalam Penyusunan Kontrak Bisnis
Artikel ini mengulas pentingnya penggunaan bahasa hukum yang presisi, lugas, dan hemat dalam perancangan kontrak bisnis untuk mengubah intensi subjektif para pihak menjadi objektivitas hukum yang pasti.
13 Jul 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Bukan Soal Gak Percaya, Ini Alasan Perjanjian Pisah Harta Itu Penting!
Artikel ini mengulas pentingnya perjanjian pisah harta dalam perkawinan sebagai instrumen hukum untuk melindungi aset pribadi dan mencegah sengketa gono-gini di masa depan. Tulisan ini menjelaskan bahwa berkat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian ini kini fleksibel karena dapat dibuat sebelum maupun setelah pernikahan berlangsung.
9 Jul 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Jerat Hukum Bagi Pelaku Santet di Indonesia
Apa itu santet dan apakah ada jerat hukum bagi pelaku santet?
20 Mei 2026 — Charis Alif Aditya Permana. Penulis
Membedah Wajah Baru BUMN lewat Danantara
Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya jika ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kita tidak lagi dikelola dengan gaya birokrasi kementerian yang kaku, melainkan dikendalikan oleh sebuah entitas investasi super profesional? Layaknya Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia, Indonesia kini resmi memulai babak baru sejarah ekonominya. Lewat kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih populer dikenal sebagai Danantara.
19 Mei 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Mengenal Mekanisme “Pengakuan Bersalah” dalam KUHAP Terbaru
Mekanisme Pengakuan Bersalah atau Plea Bargain dalam KUHAP Baru
11 Mei 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Hukum Tidak Harus Netral?
Mengulik kelemahan positivisme dalam ilmu hukum
20 Apr 2026 — Satria Kusuma Wardhana. Penulis
Memahami Corporate Social Responsibility Pada Korporasi
Apa itu CSR? kita simak pembahasan berikut!
14 Apr 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Membedah Istilah Permufakatan Jahat, Persiapan, dan Percobaan Dalam KUHP Baru
Di Indonesia, kita baru saja memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana negara membagi tahapan kejahatan dari sekadar melakukan perjanjian melakukan tindak pidana (permufakatan jahat), menyiapkan alat-alat untuk tindak pidana (tahap persiapan) sampai aksi yang hampir berhasil (percobaan).
27 Mar 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Kenapa Driver Online Sering Cancel Orderan? Menguak Sisi Gelap Perjanjian Kemitraan
Akhir-akhir ini terdapat cerita dari pengguna aplikasi (konsumen), yang semakin susah mendapatkan driver online. Bahkan jika sudah dapat, driver online pun cenderung untuk “cancel” orderannya. Hal ini sering terjadi di kota-kota besar, terutama pada jam-jam macet atau saat/setelah hujan. Padahal banyak sekali driver online yang aktif.
18 Mar 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Mengenal Jenis Kontrak Kerja
Bagi para pencari kerja atau mahasiswa yang baru akan lulus, memahami jenis kontrak kerja adalah langkah krusial sebelum membubuhkan tanda tangan di atas meterai. Seringkali, kegembiraan mendapatkan pekerjaan membuat kita abai terhadap detail hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja
13 Mar 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Meninjau Karakter dan Kualitas Pendidikan Indonesia Melalui Asesmen Nasional 2026
Dunia pendidikan Indonesia kembali memasuki tahap baru. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 9 Tahun 2026, pada tanggal 11 Februari 2026 oleh Menteri Abdul Mu'ti.
9 Mar 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Penerapan Asas Kehati-hatian dalam Putusan-Putusan Lingkungan Hidup di Indonesia
Di tengah ancaman krisis global akibat perubahan iklim, sistem peradilan di Indonesia telah mengambil peran strategis sebagai garda terdepan perlindungan ekosistem.Peran tersebut dilakukan dengan menerapkan asas kehati-hatian.
19 Feb 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Bentuk Investasi di Indonesia: Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung
Bentuk Investasi di Indonesia mencakup Investasi Langsung dan Tidak Langsung
9 Feb 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam KUHP Baru
Tahun ini, tepatnya 2 Januari 2026 silam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan KUHP Nasional telah resmi belaku. Dengan berlakunya KUHP Baru, korporasi kini tidak lagi bisa bersembunyi dari jerat pemidanaan.
26 Jan 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Mengenal Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
Tahukah bahwa di era modern ini, pengadilan bukan satu-satunya jalan keluar dalam penyelesaian sengketa hukum? Ada jalur yang lebih efisien dan privat yang disebut Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Simak Selengkapnya!
17 Jan 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Memahami Bentuk Korporasi dan Tata Kelola Badan Usaha di Indonesia
Melalui tinjauan akademis dan praktis, artikel ini akan mengupas tuntas mengenai pengertian, ciri, hingga berbagai bentuk badan usaha yang diakui dalam yurisdiksi hukum Indonesia.
30 Des 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Mengenal Kode Etik Advokat Sebagai Kompas Moral Penegakan Hukum
Kode etik adalah aturan main bagi profesi advokat. Tanpa kode etik, advokat akan kehilangan kemuliaannya.
22 Des 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Stop Rugi! Pahami Dulu Perjanjian Waralaba Sebelum Anda Tanda Tangan
Di balik sebuah waralaba yang berjalan lancar, terdapat dokumen penting yang mengatur segalanya, dokumen tersebut disebut Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement).
5 Des 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Menyusun Kontrak Bisnis Dengan Baik dan Benar
Hukum Kontrak
2 Des 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Memahami Legal Opinion Untuk Menemukan Solusi Masalah Hukum
Artikel ini membahas legal opinion dari segi teori dan praktik
19 Nov 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Perluasan Layanan Paralegal Melalui Permenkum 34/2025
Artikel ini berisi perluasan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab Paralegal dalam pemberian bantuan hukum
17 Nov 2025 — Admin. Penulis
Mengupas Tuntas Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Perdata
Artikel ini membahas secara singkat dan ringan tentang jenis putusan dalam perkara keperdataan
12 Nov 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Upaya Hukum Saat Terjadi Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia
Hukum harus hadir melindungi lingkungan hidup, demi keberlangsungan makhluk hidup
7 Nov 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Pihak yang Kalah dalam Gugatan Perdata Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan, Apa yang Bisa Dilakukan Pihak yang Menang?
Proses pelaksanaan putusan perdata menurut Pasal 196 dan 197 HIR. Mulai dari permohonan eksekusi, teguran kepada pihak yang kalah, hingga penyitaan harta jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela.
29 Okt 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Opini Populer
Pandangan dan analisis mendalam tentang isu hukum terkini
Beban Nafkah dan Perlindungan Hukum Atas Istri Breadwinner
Fenomena perempuan sebagai *breadwinner* kerap menempatkannya pada beban ganda, yakni mencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga. Tulisan ini mengulas perlindungan hukum bagi istri yang menanggung beban ekonomi keluarga akibat kelalaian suami, mulai dari hak nafkah, jalur gugatan, hingga penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan ekonomi. Di tengah keterbatasan regulasi yang ada, pembahasan ini menyoroti pentingnya mekanisme perlindungan hukum yang lebih responsif, adil, dan mudah diakses perempuan.
2 Nov 2026 — Salwa Hanum. Penulis
Karhutla: Krisis Ekologi dan Tanggung Jawab Moral
Karhutla bukan sekadar bencana alam, melainkan cerminan krisis etika dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Tulisan ini mengulas kebakaran hutan dan lahan melalui perspektif ekoteologi, kaidah fikih, dan hukum positif, sekaligus menyoroti pentingnya keadilan serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian alam.
2 Nov 2026 — Adibah Chadzik . Penulis
Celah KUHAP Baru: Bagaimana Tersangka Bisa Menunda Sidang Pengadilan Hingga 90 Hari?
Bagaimana jika hak tersangka untuk mengajukan praperadilan justru dapat menjadi celah untuk menunda persidangan perkara pokok hingga 90 hari? Tulisan ini membedah celah dalam KUHAP Baru, perbedaan dengan KUHAP lama, hingga potensi penyalahgunaan praperadilan.
29 Agu 2026 — Muhammad Munshif Alwan. Penulis
Menyoal Praktik Pasar Karbon di Indonesia Menuju Agenda Green Economy
Pasar karbon global dinilai melahirkan "kolonialisme hijau" (green colonialism) karena memisahkan hak atas tanah (land rights) dengan hak atas karbon (carbon rights), sehingga menguntungkan korporasi dan menyingkirkan masyarakat adat.
7 Agu 2026 — Diah Ayu Fadilah. Penulis
Pendidikan di Bawah Kendali Prompt AI
Opini ini membahas paradoks pendidikan tinggi di era Artificial Intelligence (AI), di mana kemudahan akses informasi justru berbanding terbalik dengan kualitas membaca mendalam mahasiswa.
25 Jun 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Menyoal Relevansi Syarat Kelulusan SMA Untuk Polisi Masa Kini Dalam Revisi UU Polri
Di tengah maraknya kejahatan siber yang kian canggih, DPR RI justru memilih jalan aman dengan tetap mempertahankan syarat minimal lulusan SMA untuk calon polisi. Mengapa kebijakan ini dinilai mengkhianati semangat reformasi dan berisiko tinggi terhadap pelanggaran HAM?
20 Jun 2026 — Satria Kusuma Wardhana. Penulis
Dilema Pendidikan Hukum Yang Menjauh Dari Realitas Masyarakat
Pendidikan hukum di Indonesia hingga hari ini masih menunjukkan kecenderungan yang sangat normatif. Mahasiswa hukum didorong untuk memahami hukum sebagai suatu aturan, alih-alih menyentuh realitas masyarakat.
22 Mei 2026 — Muhammad Munshif Alwan. Penulis
Pendidikan Dalam Bayang-Bayang Industri
Opini ini mengkritisi wacana pemerintah Indonesia mengenai penghapusan jurusan kuliah yang dianggap tidak relevan dengan target pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan industri.
4 Mei 2026 — Satria Kusuma Wardhana. Penulis
Senyapnya Suara Kritis Di Momen Hari Raya
Analisis mengenai dampak momen Lebaran terhadap pengawasan publik di Indonesia. Mengulas bagaimana kebijakan kontroversial sering dieksekusi di tengah pengalihan perhatian musiman dan peran algoritma platform digital dalam mengkurasi kesunyian kritik.
24 Mar 2026 — Satria Kusuma Wardhana . Penulis
Potret Kekerasan Di Balik Seragam Kepolisian Indonesia: Mengapa Brutalitas Polisi Sulit Dihentikan?
Kekerasan aparat dalam rentang waktu yang telah dianalisis tidak bisa lagi dianggap sebagai kasus terpisah atau kesalahan individu semata. Ketika pola serupa terus berulang dan pertanggungjawaban tidak berjalan tegas, maka masalahnya bersifat sistemik. Hal ini bukan sekadar soal disiplin internal, tetapi soal arah dan kualitas negara hukum kita. Negara memang berhak menggunakan kekuatan. Namun hak itu dibatasi hukum dan harus diawasi. Jika penggunaan kekuatan melampaui batas tanpa konsekuensi yang jelas, maka hukum kehilangan wibawanya.
11 Mar 2026 — Satria Kusuma Wardhana. Penulis
Board of Peace, Perusahaan Israel di Maluku Tengah, dan Uji Konsistensi Politik Luar Negeri Indonesia
Isu mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace serta beroperasinya perusahaan Israel di Maluku Tengah memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan tersebut selaras dengan komitmen konstitusional Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina?
21 Feb 2026 — Diah Ayu Fadilah. Penulis
Antara Teks Hukum dan Keadilan: Kritik atas Jargon “Lex Dura Sed Tamen Scripta”
Hukum sebagai pelindung, tidak sepantasnya kejam.
22 Des 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Pertimbangan Bisnis "Business Judgement Rule" dalam Revisi Keempat UU BUMN
Business Judgement Rule dalam perubahaan keempat UU BUMN
24 Nov 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Belenggu Cita-Cita Indonesia Emas 2045 Itu Bernama Korupsi
Cita-cita Indonesia Emas 2045 apakah dapat terwujud, jika budaya korupsi masih mengakar?
15 Nov 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Berita Terkini
Kabar terbaru dari dunia hukum dan peradilan
MK Tolak Gugatan Ijazah Gibran, Bukti Pendidikan Jadi Sorotan
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima.
6 Okt 2026 — Diah Ayu Fadilah. Penulis
Rocky Gerung Dilantik Jadi Anggota Wantimpres, Masuk Lingkar Penasihat Presiden
Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung, kini resmi masuk lingkar penasihat presiden.
2 Okt 2026 — Diah Ayu Fadilah. Penulis
DPR RI Ketok APBN 2027: Ke Mana Rp4.106 Triliun Mengalir?
DPR RI resmi mengesahkan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/9/2026). Jadi Kemana uang APBN mengalir?
30 Sep 2026 — Diah Ayu Fadilah. Penulis
Ombudsman Temukan "Klaster Mewah" di Lapas Cibinong, Sempat Alami Perlawanan Petugas
Ombudsman RI mengungkap temuan mengejutkan berupa kompleks hunian mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
24 Sep 2026 — Diah Ayu Fadilah. Penulis
Kualitas Udara di Sejumlah Wilayah Kalimantan Masuk Kategori Berbahaya Akibat Karhutla
Kualitas Udara di sejumlah wilayah memburuk akibat Karhutla, Direktur Perlindungan dan Pengolahan Mutu Udara Kementerian LH, Edward N. Pakpahan mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan.
22 Sep 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
UU Reforma Agraria Disahkan, Atur Redistribusi Tanah
UU Reforma Agraria Disahkan, bagaimana isinya?
22 Sep 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Satu Bulan Pasca Gempa Flores: 94 Pengungsi Dilaporkan Meninggal Dunia
Pasca gempa, dikabarkan 94 pengungsi meninggal dunia di NTT
17 Sep 2026 — Diah Ayu Fadilah. Penulis
Purbaya Dicopot Sebagai Menkeu, Digantikan Oleh Suahasil
Reshuffle Kabinet Merah Putih Menteri Keuangan
14 Sep 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Resmi Sahkan UU PPRT, DPR Akhiri Penantian 22 Tahun Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
Pengesahan UU PPRT
21 Apr 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Berani Bersuara, Berujung Teror: Kisah Rafif dan Surat yang Mengguncang Jagat Maya
Berita Feature
7 Apr 2026 — Diah Ayu Fadilah. Penulis
Gejolak Serangan AS-Israel Ke Iran, MUI Dorong Pemerintah RI Keluar Dari BoP
Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengutuk keras serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, yang terjadi pada akhir Februari 2026.
2 Mar 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Masa Purna Tugas Arief Hidayat: Akhir Pengabdian Sebagai Hakim di Mahkamah Konstitusi
Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, resmi mengakhiri masa jabatannya di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Selasa (3/2/2026).
3 Feb 2026 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Purbaya Akui Kinerja Penerimaan Pajak Belum Optimal
Ekonomi
27 Nov 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Peradi SAI Apresiasi KUHAP Baru, Soroti Peningkatan Hak Advokat
Peradi SAI soroti KUHAP baru
25 Nov 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Tok-Tok Palu! DPR Sahkan KUHAP Baru
DPR Sahkan KUHAP baru, apa aja poin perubahannya?
18 Nov 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
MK Batalkan Frasa "Penugasan Kapolri": Polri Aktif Wajib Mundur untuk Jabatan Sipil
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-XXIII/2025
17 Nov 2025 — Admin. Penulis
Kemendag Gelar FGD di Semarang: Perkuat Barisan Hadapi Hambatan dan Sengketa Perdagangan Internasional
Hukum Perdagangan Internasional
12 Nov 2025 — Hafid Nafi Rozzaki. Penulis
Kirim Tulisanmu!
Punya analisis hukum, opini, atau artikel yang ingin dibagikan? Kami mengundang siapa saja untuk berkontribusi dan memperkaya wawasan pembaca kami.
Mulai Menulis